Sabtu, 05 September 2020

JADIKAN KEJUJURAN KOMANDAN DALAM BERKOMUNIKASI.

FACHRUDDIN
SEPERTINYA PEMERINTAH SEKARANG benar benar merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan masyarakat  umum ini sepertinya dirasakan pasca upaya yang biasa dilakukan dengan trik pencitraan tak lagi mampu menciptakan decak kagum masyarakat seperti semula. Barangkali ini juga yang disebabkan oleh dugaan masyarakat luas bahwa kebanyakan para Anggota Anggota Kabinet kita sekarang memiliki mental Feodal sehingga tak memiliki keberanian berpendapat lain dengan Presiden, Jangankan mengeritik. pernah pada suatu saat Presiden marah marah karena kebanyakan dana terkait penanggulangan Virus Corona oleh beberapa Departemen tertentu menunjukkan dayaserap yang sangat rendah sekali, Presiden Jokowi marah apakah, dana itu menunggu berguguran korban dulu, disitu jengkelnya kata Pak Presiden, katanya mereka kemungkinan akan direshufle, sampai segitu ancamannya. Barangkali segitulah batas kemampuan para anggota Kabinet sepertinya memang kurang terampil melaksanakan komunikasi dengan masyarakat.




Namun demikian upaya Pemerintah untuk membentuk dan membiayai influencer konon dengan dana yang besar yang isinya untuk mengkomunikasikan keberhasulan Pemerintah di bawah  kepemimpinan Presioden Jokowi  Kemampun bezer sebagai sebutan lain dari Influencer tak dapat diragukan lagi, mereka berhasil menghantar Jokowi ke Kursi istana, walaupun gagal mengusung Ahok ke Kursi Gubernur DKI, tetapi itu sangat dimaklumi karena ternyata Ahok sebelumnya dijatuhi vonis sebagai penista Agama Islam, usaha buzer ini tidak ada salahnya dan kurangnya dibanding sepak terjang mereka membela  Jokowi tetapi respon masyarakat dirasakan gagal dimaksimalkan.
Tidaklah mengherankan jika kepercayaan Pemerintash kembali dijatuhkan kepada para Buzer itu karena mereka umumnya tak terbawa oleh Baper, seperti dicontohkan oleh oleh sejumlah pejabat ketika mereka dikritik oleh sejumlah rakyat yang berpendapat lain.

Semula persoalan ini hasnya menyangkut dana influencer yang mencapai 90 Trilyun rupiah lebih itu oleh ICW, yaitu pihak yang menyediakan diri untuk kritis dalam budang keuangan. Tetapi karena jawaban Pemerintah saeperti kurang mewakinkan oleh berbagai pihask, justeru perdebatan meluas kemasalah ketataneharaan. Bagaimana mungkin influencer bisa mengambil alih aktivitas kenegaraan. Lalau apa fungsi Pemerntah jika diserahkan kepada influencer sebagai penyambung lidash Penguasa.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar