DIMENSI AKSIOLOGIS FILSAFAT HIDUP PIIL PESENGGIRI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH LAMPUNG

                                                  (BAGIAN II)

4.  Politik Ekonomi dan Strategi Pengembangan Kebudayaan Daerah Lampung  yang Berbasis Nilai Nilai  Filsafat  Hidup Piil  Pesenggiri.

 

Secara faktual sistem ekonomi yang sedang mengglobal

dewasa ini adalah sistem liberalisme kapitalisme. Sistem ekonomi

yang secara esensial tidak sesuai dengan hakikat kemanusiaan

terutama manusia dalam perspektif filsafat hidup masyarakat

Lampung  (Piil Pesenggiri). Karena itu pengembangan politik

ekonomi secara filosofis tidak dapat melepaskan diri dari nilai nilai

yang terkandung dalam filsafat hidup yang dipegang teguh oleh

masyarakat bersangkutan di mana politik ekonomi itu diaktualisasi

kan. 

Dalam konteks masyarakat Lampung adalah filsafat hidup Piil Pesenggiri.Secara esensial nilai nilai yang terkandung dalam filsafat hidup  Piil Pesenggiri tidak bertentangan dengan Pancasila dan ajaran Islam.  Bahkan ia memiliki koherensi yang sangat men dasar  sehingga strategi politik ekonomi dalam pengembangan kebudayaan  yang berbasis nilai nilai filsafat hidup Piil Pesenggiri ini  identik  dengan ekonomi Pancasila dan Islam.  Sila ke 5 Pancasila secara jelas mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia  bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran dari prinsip atau nilai itu tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 1 berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas  kekeluargaan.  Pasal ini merupakan  salah satu pilar demokrasi yang mendasari mekanisme perekonomian dan penyelenggaraan  pembangunan nasional (Tjokrowinoto, 2001: 167). 

Berbicara tentang keniscayaan korelasi pengembangan politik ekonomi dan filsafat hidup masyarakat bersangkutan dengan

sendirinya tidak terlepas dari peranan birokrasi sebagai

penyelenggara pemerintahan. Mastal (1995: 18) mengemukakan

bahwa dukungan aparat yang siap dan bertanggung jawab

merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan sebab

gagasan dan rancangan apapun jika tanpa didukung oleh aparat

yang bertanggung jawab niscaya mengalami kegagalan.

Oleh karena itu sangat diperlukan aparat aparat pemerintahan yang jujur dan bermoral terutama yang berkaitan dengan pengembangan

politik ekonomi. 

Berkaitan dengan pembangunan politik ekonomi tersebut diatas, Syaukani, dkk., (2002: 175) mengemukakan bidang ekonomi

yang paling penting adalah bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dari waktu ke

waktu. Oleh karena itu semua pelaku ekonomi (baik pemerintah

maupun swasta) harus memiliki komitmen kemanusiaan dan untuk

memanusiakan manusia.  Kemudian perspektif Islam secara reflektif menggambarkan bahwa dalam upaya pengembangan politik ekonomi tidak dapat terlepas dari nilai ketuhanan, nilai

kebersamaan, nilai keseimbangan  dan nilai moralitas, misalnya prinsip tauhid mengharuskan manusia untuk menyadari bahwa alam semesta dan segala isinya adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu dalam kegiatan ekonomi harta kekayaan yang ada dalam pemeliharaan manusia adalah milik Allah  dan oleh Allah diperintahkan untuk diberikan sebagian kepada manusia lain yang membutuhkan (tolong menolong, nilai sosialitas). Di sinilah Islam menetapkan keharusan adanya fungsisosial dalam ekonomi (Shihab, 1996: 410- 411). 

Dari pembicaraan di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan politik ekonomi haruslah mengedepankan asas keseimbangan antara dimensi material dan spiritual sebagaimana yang terkandung dalam filsafat hidup  Piil Pesenggiri. Di sini nilai nilai fundamental filsafat hidup  Piil Pesenggiri  harus dijadikan acuan oleh para pemegang

kekuasaan/ pemimpin di daerah Lampung dalam menjalankan

kebijakan politik ekonomi sehingga dapat melahirkan suatu

peradaban yang berbasis nilai-nilai fundamental kemanusiaan dan

penuh dengan keseimbangan antara dimensi material dan spiritual,

kebaikan dan kebajikan, kebersamaan dan kesamaan. Inilah yang

disebut sebagai sistem ekonomi kerakyatan dan boleh juga disebut

sistem ekonomi Pancasila dan Syariah Islam, yaitu suatu sistem

ekonomi yang berpihak kepada kepentingan dan kemakmuran

masyarakat secara menyeluruh dan merata.

5. Politik Lingkungan Hidup dan Strategi Pengembangan Kebudayaan Daerah Lampung  yang  Berbasis Nilai-Nilai Filsafat  Hidup Piil Pesenggiri 

Problematika lingkungan alam dewasa ini sudah sangat memprihatinkan dan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Secara kausalitas ini merupakan akibat cara pandang dan perilaku manusia sendiri. Cara pandang manusia terhadap diri dan lingkungannya yang materialistis menghasilkan perilaku egois danrakus terhadap sumber daya alam. Padahal seharusnya manusia sebagai pelaku moral mempunyai keharusan dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup seluruh realitas, baik makhluk yang  abiotis maupun makhluk biotis.

Skolimowski (2004: 54) mengemukakan bahwa manusia yang sadar secara ekologis bukan hanya mengambil secara bijaksana persediaan sumber-sumber daya alam yang tersedia dan menganjurkan ukuran-ukuran yang ketat untuk melestarikan alam

lebih lama, melainkan kesadaran itu juga berupa penghormat

an terhadap alam dan keinsafan bahwa manusia adalah perluasan alam dan alam adalah perluasan manusia. Nilai-nilai manusia harus

dilihat sebagai bagian dari sebuah spektrum yang lebih besar  yang

di dalamnya alam berpartisipasi dan saling mendefinisikan.

(Skolimowski, 2004: 56). Korelasi manusia dengan alam tidak

terlepas dari masalah nilai-nilai ekologis, moral dan spiritual (nilai

-nilai kemanusiaan).Nilai-nilai ini terkandung di dalam filsafat

hidup Piil Pesenggiri.Filsafat hidup Piil Pesenggiri memandang manusia dan alam semesta sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan.

Manusia, alam semesta dan Tuhan saling berkorelasi. Keterhubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta adalah sesuatu yang niscaya didorong oleh berbagai nilai

nilai. Seperti  yang dikemukakan Skolimowski  (2004: 79) nilai nilai itu mengatur hubungan antara Tuhan, Sang Pencipta dengan manusia, ciptaan Nya. Itulah nilai-nilai hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan yang menjelaskan kewajiban kewajiban manusia kepada  Tuhan,  kewajiban kewajiban manusia kepada manusia dan kewajiban-kewajiban manusia kepada alam semesta.

Dapat ditegaskan kembali, keyakinan masyarakat adatterhadap kekuatan religiusitas dan spiritualitas yang tidak terpisahkan dari agama secara esensial koheren sekaligus juga relevan dengan pandangan dan keyakinan masyarakat adat  Lampung yang pada hakikatnya terkandung dalam filsafat hidup  Piil Pesenggiri di mana nilai religius dan nilai spiritual merupakan nilai-nilai yang paling pokok dan menjadi sentral bagi nilai-nilai  lainnya. Perlu ditegaskan juga bahwa nilai religius dan spiritual dalam filsafat hidup Piil Pesenggiri merupakan nilai yang teremanasi atau terlimpah dari nilai tertinggi yaitu nilai ketuhanan.

Memperhatikan urgensi dan signifikansi nilai-nilai  tersebut di atas, maka dapat dipastikan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat hidup Piil Pesenggiri   secara reflektif merupakan nilai-nilai yang sangat relevan untuk dijadikan sebagai dasar-dasar politik

lingkungan hidup yang bermuara pada pengembangan kebudayaan

masyarakat daerah Lampung. Tegasnya nilai-nilai tersebut harus

dijadikan sebagai landasan dasar bagi pengembangan politik

lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan suatu komunitas yang

harmonis dan serasi. Komunitas yang harmonis dan serasi dala

m konteks lingkungan alam bukan hanya sekedar hubungan intim,

penghormatan dan penghargaan serta keseimbangan antara manusia  dengan sesama manusia, melainkan terhadap seluruh makhluk  kesemestaan. 

6. Sistem Pendidikan dan Strategi Pengembangan Kebudayaan

    Daerah Lampung yang  Berbasis Nilai-Nilai  Filsafat  Hidup  

    Piil  Pesenggiri
   

Pendidikan, menurut Hasan Langgulung (Jalaluddin dan Abdullah, 2007: 185 186), mencakup dua kepentingan utama, yaitu pengembangan potensi individu dan pewarisan nilai-nilai kebudayaan. Kedua hal ini berkaitan erat dengan pandangan hidup

(filsafat hidup) suatu masyarakat. Ini karena hakikat dan tujuan

pendidikan harus berdasarkan filsafat hidup masyarakat di mana

pendidikan itu dilaksanakan. Dalam konteks pengembangan

kebudayaan masyarakat daerah Lampung, nilai-nilai filsafat hidup

Piil Pesenggiri harus dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan

sistem pendidikan dan sekaligus dijadikan sebagai tujuan yang akan

dicapai dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai-nilai filsafat hidup masyarakat Lampung seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya memiliki koherensi dengan nilai-nilai filsafat hidup Pancasila, dan nilai-nilai dalam Islam.

Oleh sebab itu menjadikan nilai-nilai filsafat hidup Piil Pesenggiri sebagai dasar sistem dan tujuan pendidikan, berarti sekaligus telah

mengaktualisasikan nilai-nilai filsafat hidup Pancasila dalam sistem pendidikan. Mata rantai hubungan antara sistem pendidikan dengan

nilai nilai filsafat hidup tersebut dapat dilihat dalam rincian Jalalud

din dan Abdullah (2007: 186) berikut:

1.  Setiap masyarakat atau bangsa memiliki sistem nilai ideal yang

     dipandang sebagai sesuatu yang benar.

2.  Nilai-nilai tersebut perlu dipertahankan sebagai suatu pandangan

     hidup atau filsafat hidup masyarakat bersangkutan.

3.  Agar nilai-nilai tersebut dapat terpelihara secara lestari, maka

     perlu diwariskan kepada generasi berikutnya.

4. Usaha pelestarian melalui pewarisan itu efektifnya melalui

    pendidikan.

5. Untuk menselaraskan pendidikan yang deselenggarakan de    
    ngan   muatan yang terkandung dalam nilai-nilai yang menjadi 

    pandangan hidup (filsafat hidup) tersebut, maka secara sistematis

    program pendidikan harus menempatkan nilai-nilai  filsafat 

    hidup  sebagai landasan dasar, muatan dan tujuan yang akan   

    dicapai  dalam pendidikan.

Dari rincian tersebut semakin meyakinkan bahwa strategi pengembangan kebudayaan masyarakat daerah Lampung yang

berbasis kemanusiaan dalam bidang pendidikan haruslah

menjadikan nilai-nilai filsafat hidup Piil Pesenggiri sebagai  identitas dan jati diri masyarakat Lampung sebagai landasan dasar

penyusunan dan penentuan tujuan pendidikan. Ini karena nilai-nilai

yang terkandung dalam filsafat hidup tersebut bersifat universal

sesuai dengan hakikat dan kodrat kemanusiaan. 

Bersambung ....