Selasa, 04 Agustus 2020

KAMI TAK BUTUH PENGAKUAN MENDIKBUD SEBAGAI PENGGERAK

MEMANG SAYA TERTAWA ketika sejumlah kawan kawan menggurawi saya baru belajar telungkup, pada saat kami selepas Magrib menunggu Isya mengaji al-Quran, untuk mendekatkan mata kepada al=Quran saya memang harus tertelungkup. Tetapiu diam diam saya menangis, teringat kewpada Guru Mengaji saya, saya menjadi santri kalong, saya teringat saya bagaimana Ustadz saya berusaha untuk mengik'rob sepenggal kalimat yang dikutip dari Kitab Jurumiyah, pada saat itu kami menjadi santri kalong, sebuah kitab di tangan ustadz, sebuah papan tulis yang kondisinya sudah meminta dicat ulang, setumpuk kapur ukuran kecil kecil karena memang potongan  potongan kapur tulis itu tak dibuang, untuk digunakan kembali pada saat stok kapur mulai menipis. aketika hendak menulis kami terpaksa bertiarap dilantai bambu itu karena kami tak punya meja dan kursi.  Saya menangis mengingatnya, seberapapun susah payahnya ustadz kami melawan penyakit bengeknya di ujung usia yang tak muda lagi itu. Tak bakalan diakui sebagai  tokoh penggerak pendidikan. Setidaknya sebelum menamatkan SD saya terpaksa tiga kali berpindah pindah mengaji itu semua dikarenakan karena guru kami mundur dari kegiatan belajar mengajar karena usia sang uistadz.

Jelas dan tegas guru guru semacam itu tak bakalan dicatat sebagai tokoh penggerak. NU, Muhammadiyah dan PGRI karena merasa tak sejalan dengan Kemendikbud mereka keluar dari  barisan Program Organisasi Penggerak yang dikelola Departemen yang mengelola Pendidikan ini. Kabarnya NU dan Muhammadiyah terseok seok untuk bergabung kepada Program Penerimaan Bantuan ini, karena pihak Pemerintajh lebih cenderung kepada Lembaga Pendidikan baru, yang memiliki surat menyurat yang lengkap serta mendap[at dampingan dari ahli hukum. Sementara NU dan Muhammadiyah yang berdiri jauh sebelum masa Kemerdekaan ini mendapatkan kesulitan untuk menunjukkan Akten pendirian, semantara surat surat yang mereka kantongi sejak zaman Pemerintahan Kolonial itu dinyatakan tidak syah. Sementara bila membuat surat surat tertanggal masa kini maka NU dan Muhammadiyah itu akan dianggap sebagai Organisasi kemaren sore.


PGRI menyusul NU dan Muhammadiyah mundur dari POP karena dan yang akan dibagi bagikan terasa tidak sesuai dengan kondisi pendiudikan yang kini sedang dikelola oleh PGRI, Muhammadiyah, NU. Programnya memang disusun bersama sejumlah  lembaga Pengelola Pendidikan dan selain memiliki modan yang lebih dari cukup, sehingga mereka memiliki kemampuan dan kemandirian, sehingga peruntukan dana bantuan yang demikian banyakm itu memang lebih cocok diserahkan kepada mereka.

Nampak Menteri Kemendikbud ini orientasinya adalah Perkotaan, atau Mungkin lebih Luar Negeri, dia tak terlalu memikirkan para siswa yang sekarang mengalami kesulitan mengikuti proses pendidikan jarak jauh, selain mereka tak siap dengan HP android, dan di Jakarta saja masih banyak wilayah yang sulit mengakses sinyal, belum lagi prihal pulsa. Banyak pihak yang benar benar patah orang terhadap sikap kemendikbud, apalagi Lembaga yang mati matian sejak jaman penjajahan bergerak dalam bidang Pendidikan hanya mendapatkan klasifikasi 1 gajah, sementara lembaga yang baru saja berdiri tetapi memiliki kemampuan finansial yang lebiuh dari cukup, mendapat kwalifikasi 2 gajah, dan dipastikan akan menggunakan dana bantuan ini sesuai dengan peruntukannya, yang memang disusun bersama pengelola pendidikan yang berduit itu.



Puja puji Kemendikbud kepada lembaga pendidikan yang terkenal banyak uang, dan sinisme kepada lembaga lembaga sehingga keluarnya NU, Muhammadiyah dan PGRI dari program ini membuat mata Kemendikbud mulai terbuka. Dia baru sadar bahwa uang bukanlah segala galanya. Tetapi nasi telah menjadi bubur, Kemendikbud memang tak cocok dikelola oleh menteri yang mata duitan. . 

Program ini memang bukan untuk menolong orang miskin, kali. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar